Kemarin pemerintah Republik Indonesia memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Jakarta, CNBC Indonesia – pernyataan yang dibuat oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. OHCHR, melalui Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, telah meminta RI untuk bertindak secara bijaksana untuk menyelesaikan masalah di Papua dan Papua Barat.
Dilaporkan oleh CNN Indonesia, Ri Duta Besar untuk PBB di Jenewa, Swiss, Hasan Kleib mengatakan bahwa segera setelah peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di kantor perwakilan RI di Jenewa mengadakan serangkaian pertemuan. dan komunikasi dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Pejabat Komisaris Tinggi.
“Pertemuan itu harus memberikan gambaran yang lebih akurat tentang situasi di Papua, karena ada berbagai distorsi berita yang tidak mencerminkan situasi aktual dan latar belakang kecelakaan itu,” kata Hasan dalam pernyataan yang diterima oleh CNNIndonesia .com, Kamis . (05). / 09/2019).
Dalam pertemuan dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Indonesia membahas perkembangan dan upaya untuk mengurangi kerusuhan, termasuk dialog dan persuasi. Hasan mengatakan, Indonesia juga mengklaim bahwa pasukan keamanan “bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekuatan untuk mengelola massa.”
Dalam pertemuan itu, kata Hasan, Indonesia juga menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan pembatasan akses internet di Papua untuk mencegah penyebaran kebohongan atau informasi palsu yang dapat memperburuk suasana.
Laporan dari halaman Kantor Hak Asasi Manusia Komisi Tinggi PBB, Rabu (9/4/2019), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, mengatakan dia ‘bermasalah’ sejak eskalasi kekerasan dalam dua minggu terakhir di dua provinsi.
“Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018. Kami juga membahas keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia,” kata Bachelet. “Seharusnya tidak ada ruang untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk melakukan dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka,” kata pejabat itu. Dia melanjutkan.
Pada kesempatan ini, Bachelet juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan layanan Internet. Memang, gangguan Internet sebenarnya dapat membatasi komunikasi, yang dapat memperburuk ketegangan.
Karena itu Bachelet menanggapi positif panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengenai rasisme dan diskriminasi. Lebih jauh, masalah ini telah lama mengkhawatirkan komunitas internasional.
Selain itu, Bachelet menekankan penangkapan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap sejumlah kelompok yang diduga menyebabkan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembela human rights setempat, mahasiswa dan jurnalis yang menjadi korban intimidasi dan ancaman harus dilindungi.
